Kalau kalian pernah pakai VPN buat buka situs yang dibatasi wilayah atau sekadar menjaga privasi, itu telah jadi hal umum kini. Tinggal aktifkan, lokasi dapat terasa berpindah dan akses jadi lebih luas tanpa beragam hambatan. Kebiasaan ini terlihat sederhana, tapi di beberapa tempat mulai dipandang berbeda.
Di Utah, Amerika Serikat, penggunaan VPN menjadi hal yang ribet dan benar-benar tidak simpel. Aturan mutakhir bernama Senate Bill 73 bakal berlaku mulai 6 Mei dan membawa perubahan luas. Menggunakan aturan ini, pengguna intrenet tetap dianggap berada di Utah meski menyamarkan lokasi lewat VPN.
Yang cukup mengejutkan, tanggung jawab tidak diarahkan ke pengguna, melainkan ke website. Jika ada pengguna yang lolos verifikasi usia karena VPN, situsnya sanggup ikut kena dampaknya. Kondisi ini menghasilkan posisi pengelola website jadi tidak simpel.
Website demikian pula dilarang memberi panduan soal pendekatan memakai VPN demi melewati pembatasan. Informasi yang sebelumnya praktis ditemukan kini ikut dibatasi. Ruang gerak jadi lebih sempit bagus demi pengguna maupun penyedia layanan.
Dari sisi industri, tentunya langsung bereaksi keras dan menyajikan kritik. NordVPN menyebut aturan ini sebagai jebakan lantaran kompleks diterapkan secara teknis. Website diminta mengenali pengguna yang memang dirancang bagi kompleks dilacak.
Pandangan serupa datang dari Electronic Frontier Foundation yang menyoroti risiko lebih luas. Mereka melihat situs sanggup saja memilih memblokir semua VPN demi menghindari kendala hukum. Opsi lain yang muncul tergolong menerapkan verifikasi usia ke semua pengguna tanpa pengecualian.
Masalahnya, mendeteksi VPN tidak selalu akurat dan tidak jarang kali tidak konsisten. Menentukan lokasi asli pengguna juga bukan hal yang praktis dilakukan oleh website biasa. Sejumlah luas celah teknis yang menghasilkan aturan ini kompleks dijalankan sepenuhnya.
Teknologi seperti Deep Packet Inspection memang bisa mendeteksi trafik tertentu dengan lebih akurat. Namun teknologi ini hanya bisa digunakan di level penyedia internet, bukan oleh website. Artinya kemampuan teknis dan tuntutan aturan tidak benar-benar sejalan.
Di sisi lain, pengguna yang benar-benar butuh VPN mampu ikut terdampak. Jurnalis, aktivis, atau pengguna yang menjaga privasi berpotensi terkena efek dari kebijakan ini. Mereka justru jadi kelompok yang paling terasa dampaknya.
Utah bukan satu-satunya yang mulai mengarah ke kebijakan seperti ini. Beberapa negara lain demikian pula mulai membahas pembatasan VPN meski respons publik masih beragam. Menurut kalian sendiri, apakah penggunaan VPN memang harus dibuat aturan ketat seperti di Utah ini?
Sumber
